Setiap Kelurahan di Kota Sukabumi Bakal Dilengkapi TPST

Dinas Pengelolaan Persampahan, Pertamanan dan Pemakaman (DP-4) Kota Sukabumi, menurut rencana akan membuat Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST), di setiap kelurahan yang tersebar di 7 kecamatan se Kota Sukabumi. Adapun maksud dan tujuan akan dibuatnya TPST tersebut, menurut Kepala DP-4 Kota Sukabumi, H. Fifi Kusumajaya, sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada segenap lapisan masyarakat. Selain itu, juga untuk meningkatkan kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan, khususnya di Kota Sukabumi.
H Fifi pun berharap, rencana pembuatan TPST tersebut dapat segera terwujud. Karena dengan telah terwujudnya pembuatan TPST tersebut, pengelolaan sampah di Kota Sukabumi akan lebih baik dan efisien. Namun untuk mewujudkan rencana pembuatan TPST tersebut, perlu dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan para Camat, Lurah, RW, RT, dan warga masyarakat, serta dengan dinas-instansi terkait lainnya.
Maksud dan tujuannya kata dia, supaya pembuatan TPST berjalan dengan baik dan lancar, serta tidak menimbulkan masalah di masyarakat. Selain itu, segenap warga masyarakat agar senantiasa berpartisipasi secara aktif, khususnya dalam meningkatkan kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan, di wilayahnya masing-masing.
Sumber ; HU. Neraca (yong)

Rencana Kerja Pengembangan Kedepan (RSPD Kota Sukabumi)

Kelembagaan

          Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan  undang-undang nomor 32 tahun 2002, untuk penyelenggaraan penyiaran dibentuk sebuah komisi penyiaran. Ditingkat pusat dibentuk Komisi penyiaran Indonesia ( KPI ) dan ditingkat propinsi dibentuk Komisi Penyiaran Indonesia Daerah ( KPID).

            Dalam menjalankan fungsi tugas wewenang dan kewahibannya KPI pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI dan KPID diawasi oleh DPRD propinsi, fungsinya mempunyai wewenang :

-         Menetapkan standar program siaran

-         Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman prilaku penyiaran

-         Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman prilaku penyiaran

-         Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman prilaku penyiaran serta standar program siaran

-         Melakukan koordinasi/kerjasama dengan pemerintah.

-          

Jasa Penyiaran terdiri  :

-         Jasa penyiaran radio

-         Jasa penyiaran televise

Jasa penyiaran diselengarakan :

-         Jasa penyiaran public

-         Jasa Penyiaran swasta

-         Jasa penyiaran komunitas dan

-         Jasa Penyiaran berlangganan

Masalah yang mungkin timbul  :

-         Sesuai dengan petunjuk KPID propinsi Jawa barat, ketika melakukan peninjauan beserta jajaran pengurusnya ke wilayah Bogor termasuk ke kota sukabumi, awal bulan mei 2010, bahwa seluruh radio siaran pemerintah daerah ( RSPD ) diseluruh pelosok tanah air, termasuk di jawa barat diwajibkan untuk segera membentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal ( LPPL).

-          

-         Apabila tidak segera dibentuk LPPL menurut Ketua KPID, maka RSPD akan mengalami kesulitan untuk memperoleh Ijin Freqwensi yang diterbitkan oleh pihak KPI, sekaligus dikatagorikan sebagai radio illegal.

-          

-         Keterlambatan pembentukan LPPL menurut KPID akan mempengaruhi terhadap kelancaran penerbitan ijin freqwensi dan dikhawatirkan diberikan atau dialihkan ke pihak radio lain yang telah memenuhi persyaratan.

S o l u s I

-         Dalam upaya mengantisipasi proses pembentukan LPPL, Kantor PDE Arda dan Humas , pertengahan bulan mei 2010 telah melakukan study banding ke Kabupaten Kuningan, karena di jawa barat menurut KPID, baru kabupaten kuningan yang sudah menerbitkan Perda dan Perbub tentang LPPL.

-         Dari hasil Study banding diperoleh bahan masukan tentang pra dan proses penerbitan Perda dan Perbub LPPL, termasuk langkah-langkah yang harus dilakukan bagi kepentingan tersebut.

-         Mempersiapkan bahan-bahan atau materi dasar bagi kelancaran proses penerbitan Perda dan Perwal

-         Mempersiapkan formatur dewan Direksi berikut dewan pengawas melalui rekruitmen tenaga terampil secara professional dan proforsional.

Kesimpulan

-         Sesuai dengan amanatundang-undang nomor 32 tahun 2002, Pemerintah Kota Sukabumi, melalui Kantor PDE dan Humas, utuk melakukan langkah antisipatif secara koordinatif dengan OPD terkait bagi kepentingan kelancaran proses penerbitan Perda dan Perwal tersebut.

-         Bagi kelancaran penyelenggaraan penyiaran Kantor PDE dan Humas untuk mempersiapkan formatur Dewan Direksi, berikut Dewan pengawas melalui rekruitmen tenaga terampil secara professional dan proforsional.

Seksi Humas dan RSPD Kota Sukabumi

Renstra Kantor PDE, Arda dan Humas Kota Sukabumi

Walikota Sukabumi dari masa ke masa

PENERAPAN KTP ELEKTRONIK (e-KTP) DAN PENCATATAN AKTA KELAHIRAN Di KOTA SUKABUMI

Walikota Sukabumi, H. Mokh. Muslikh Abdussyukur, S MSi  mengeluarkan surat edaran, tertanggal 27 mei 2011   tentang penerapan KTP electronik (e-KTP) dan Pencatatan Akta Kelahiran, dalam rangka menindaklanjuti surat  edaran Mendagri RI nomor 471.13/4141/SJ tertanggal 13 Oktober 2010 perihal  penerbitan NIK dan periapan penerapan e-KTP tahun 2011  dan surat edaran Mendagri RI nomor472.11/5111/SJ tertanggal 28 Desember 2010 perihal perpanjangan masa berlaku dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran dan keputusan Walikota Sukabuminomor 4 tahun 2011 tentang dispensasi pelayanan pencatan kelahiran di kota sukabumi .

H. Mokh. Muslikh Abdussyukur, SH MSi menegaskan bahwa KTP Elektronik (e-KTP) akan diberlakukan secara nasional dan dilaksanakan secara serentak di 197 Kota-Kabupaten pada tahun 2011. Kepada penduduk Kota Sukabumi yang telah berumur 17 tahun, telah kawin, atau pernah kawin yang telah masuk dalam database kependudukan di Kota Sukabumi wajib memiliki e-KTP.

Ditegaskannya, penerapan e-KTP di kota sukabumi akan dilaksanakan pada bulan agustus sampai dengan desember 2011, untuk itu Walikota mengharapkan kepada segenap lapisan masyarakat agar dating secara langsung untuk dilakukan perekaman  biodata, sidikjari, foto dan tanda tangan ditempat pelayanan penerapan e-KTP disetiap kecamatan sesuai dengan domisili kependudukannya dengan membawa persyaratan berupa KTP, foto copy kartu keluarga ( KK ) dan akta kelahiran (bagi KTP pemula).

Untuk KTP elektronik ( e-KTP) merupakan pengganti KTP lama yang akan diberikan secara gratis. Sedangkan batas waktu dispensasi pencatatan kelahiran yang lahir sebelum tanggal 29 desember 2006 pada saat diberlakukannya undang-undang nomor 23 tahun 2006 akan berakhir pada tanggal 31 desember 2011.

Ditegaskan pula Pencatatan kel;ahiranyang lahir sebelum tanggal 29 desember 2006 diberikan secara gratis tanpa harus melalui  penetapan pengadilan negeri. Dan kepada seluruh masyarakat kota sukabumi yang belum memiliki akta kelahiran agar segera mengajukan pelaporan pencatatan kelahirannya melalui dinas kependudukan dan catatan sipil kota sukabumi.

Terhitung mulai tanggal 1 januari 2012 semua pelaporan pencatatan kalahiran yang melampaui batas waktu 1 tahun kelahirannya harus melalui penetapan pengadilan negeri , kemudian baru dapat dibuatkan pencatatan kelahirannya di dinas kependudukan dan catatan sipil kota sukabumi.

 Walikota Sukabumi, H. Mokh. Muslikh Abdussyukur, S MSi  mengeluarkan   surat edaran Mendagri RI nomor472.11/5111/SJ tertanggal 28 Desember 2010 perihal perpanjangan masa berlaku dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran dan keputusan Walikota Sukabuminomor 4 tahun 2011 tentang dispensasi pelayanan pencatan kelahiran di kota sukabumi .

Walikota Sukabumi H. Mokhamad Muslikh Abdussyukur, SH., M.Si., Terima Anugerah “Leadership MDGs Award”. dari Menko Kesra, HR Agung Laksono

Menjelang tibanya tahun baru 2011, di Kota sukabumi, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, segenap aparatur Pemerintah secara terpadu dari mulai TNI, Polri, Satuan Polisi Pamong Praja,  Dinas Perhubungan ,  Pemadam kebakaran Pertahanan Sipil, Para medis,  Ormas Pemuda, Orari dan Rafi, mengikuti Gelar pasukan, dalam rangka pengamanan perjalanan malam tahun baru.dilanjutkan dengan Sholat magrib salat Isya berjamaah serta sujud syukur dan santapan rohani serta diisi pula dengan sambutan Walikota.

Selama pergantian tahun berlangsung Walikota Sukabumi, H. Mokh. Muslikh Abdussyukur, SH MSi bersama –sama unsure Muspida tidak hanya berada  dibelakang meja, beliau terjun langsung sidak kelapangan, untuk melihat dari dekat dalam upaya memacu  tingkat kesiagaan  para petugas dilapangan.  

Malam pergantian tahun di wilayah hukum Pemerintah kota sukabumi, didominasi kalangan  kawula muda, dengan mengendarai kendaraan bermotor roda dua dan empat, memadati ruas-ruas jalan utama, termasuk riuhnya para pejalan kaki sambil meniupkan terompet mainan, sehingga mengundang  segenap jajaran aparat keamanan untuk meningkatkan kesiagaannya, dengan system buka- tutup dilakukan oleh Satuan Polantas   alhamdulillah arus lalin berjalan dengan tertib, aman dan lancar.

Ruas-ruas jalan yang banyak dipadati arus lalu lintas dan para pejalan kaki  antara lain,Jln. Achmad Yani  jalan Suryakencana, R. Syamsudin SH, Jln.Siliwangi , Jl. RA Kosasih , Jl. Kh. Achmad Sanusi  dan jln. Perintias kemerdekaan, jl. RE. Martadinata, Jl. Arif Rachman hakim, jl. Sudirman jl. Veteran dan  bermuara di lapangan merdeka.

Tidak hanya sebatas ruas-ruas jalan utama dan lapangan merdeka  yang banyak dipadati kerumunan massa pada setiap malam tahun baru  , termasuk Pasar Swalayan, Tempat-tempat  hiburan (Café) serta sejumlah pertokoan , penginapan banyak dipadati pengunjung dari dalam dan luar kota yang sengaja  untuk bermalam tahun baruan sekaligus menikmati udara segar kota sukabumi.

 Kondisi demikian, tenyata menjadikan suatu peluang bagi  penjaja makanan kecil asongan ,Gungun, rizki, ujang, Haris dkk,  dan ketika dimintai keterangannya oleh Tim Berkot, “ Dalam bentuk apapun pagelaran yang dilangsungkan dilapangan merdeka yang jelas mengundang kerumunan orang banyak, ini merupakan suatu kesempatan untuk mengais rizki termasuk yang sudah menjadi rutinitas yakni  setiap minggu pagi, sebelum dan seusai pelaksanaan senam kesegaran jasmani”.

Memasuki detik-detik pergantian tahun, geliat semarak tiupan terompet dibarengi  penyulutan kembang api serta kepulan asap rokok  menghiasi ruang  angkasa bumi pertiwi kota sukabumi, sehingga tidak heran apabila pagi harinya pasukan kuning (petugas kebersihan) benar-benar disibukan untuk membersihkan seputar lapangan merdeka. 

Baru saja memasuki tahun baru 2011, Karyawan-wati dan segenap lapisan masyarakat kota Sukabumi tiba-tiba terhentak, diselimuti  rasa haru dan bangga , ketika menerima informasi pada kesempatan apel pagi di halaman balaikota, bahwa Pemda  Kota Sukabumi    menerima penghargaan  berupa Leadership MDGs Award.

Hampir setiap tahun dibawah kepeminpinan Walikota , H. Mokh. Muslikh Abdussyukur, SH MSi, Pemda Kota Sukabumi  banyak mengukir sejarah ,prestasi demi prestasi terus diraih,  baik dtingkat wilayah, Propinsi maupun nasional.

Sebenarnya bagi Pemda dan masyarakat kota  Sukabumi, juara bukan menjadi tujuan  utama dalam mengikuti setiap kegiatan lomba, namun apabila dari hasil upaya keras yang selama ini dilakukan selalu mendapat tanggapan serius dari pihak-pihak terkait atau pemerintah pusat, itu suatu hal yang wajar diberikan , sebagai pemacu dan pemicu Pemkot dan Pemkab secara kompetitip kearah yang lebih baik lagi.

Walikota Sukabumi H. Mokh. Muslikh Abdussyukur, SH., M.Si mengatakan,  penganugrahan MDGs Award merupakan keberhasilan semua pihak, yakni Pimpinan Daerah, Aparat Pemerintah, Dinas-Instansi dan Lembaga terkait, serta warga masyarakat, yang senantiasa pro-aktif mendukung sekaligus menyukseskan program Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (MDGs) di Kota Sukabumi.

Olehkarena itu Walikota megucapkan  terimakasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang senantiasa pro-aktif mendukung sekaligus menyukseskan program MDGs di Kota Sukabumi, baik berupa moril maupun materil.
"Tanpa adanya dukungan dari semua pihak, program MDGs yang dilaksanakan setiap tahun di Kota Sukabumi ini, tidak akan berjalan dengan baik.

 Ditegaskannya , berbagai kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah, baik Pemerintah Pusat dan Provinsi maupun Pemerintah Kota dan Kabupaten, senantiasa sejalan dengan tujuan pembangunan millennium. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator kemajuan pembangunan yang digunakan, yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang merupakan hasil gabungan dari indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks daya beli, sebagai indikator sekaligus kontrol bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

 berbagai kebijakan yang diambil pemerintah , dalam upaya  meningkatkan nilai IPM, serta sejalan dengan tujuan pembangunan milleninium. Demikian pula maksud dan tujuan dilaksanakannya Otonomi Daerah (Otda) oleh pemerintah, diantaranya untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat, meningkatkan daya saing, dan meningkatkan pelayanan publik, termasuk meningkatkan berbagai aspek kehidupan warga masyarakat.

, target-target yang tercantum dalam tujuan pembangunan millennium, telah sejak lama dilaksanakan oleh pemerintah. Namun dengan adanya MDGs ini, dapat lebih meningkatkan komitmen pemerintah, khususnya dalam membangun bangsa dan negara.

Menko Kesra, HR Agung Laksono,saat menyerahkan  anugerah “Leadership MDGs Award”. Kepada Walikota Sukabumi H. Mokhamad Muslikh Abdussyukur, SH., M.Si., bersama 14 bupati/walikota se-Indonesia Selasa, 18 Januari 2011 di Studio V TVRI, menegaskan,  para kepala daerah yang menerima penghargaan “Leadership MDGs Award” ini dinilai telah melakukan program berkelanjutan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (MDGs). Sebagaimana diketahui, MDGs merupakan kesepakatan 189 kepala negara melalui Deklarasi Millennium tahun 2000 di PBB. Pemerintah Indonesia sebagai salah satu negara yang menandatangani kesepakatan MDGs, berkomitmen untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan rakyat dengan mengacu pada tujuan dan target-target MDGs pada tahun 2015.

 14 bupati/walikota se-Indonesia yang menerima anugerah “Leadership MDGs Award”. yaitu Bupati Tasikmalaya H. Tatang Farhanul Hakim. Dua belas bupati/walikota lainnya, meliputi Bupati Gianyar Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Bupati Boalemo H. Iwan Bokings, Bupati Ogan Ilir Mawardi Yahya, Bupati Jombang H. Suyanto, Bupati Gowa Ichsan Yasin Limpo, Bupati Jember MZA Djalal, dan Bupati Kepulauan Sula Ahmad Hidayat Mus. Penghargaan juga diterima Walikota Bau-Bau H. Mz Amirul Tamim, Walikota Pontianak H. Sutarmidji, Walikota Malang Peni Suparto, Walikota Palembang Eddy Santana Putra, dan Walikota Balikpapan H. Imdaad Hamid.

Ditegaskan  HR Agung Laksono  program MDGs juga harus dipahami oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan bahkan desa. Agung mengingatkan perlunya MDGs menjadi acuan bagi seluruh pimpinan pemerintah daerah dalam menjalankan program pemerintahannya. "Oleh karena itu, perankepemimpinan daerah sangat dibutuhkan. Penting sebagai ujung tombak pelaksanan kebijakan dan program pembangunan secara transformatif dalam berbagai bidang," ujar Menko Kesra. Sektor-sektor yang menjadi perhatian adalah dalam hal peningkatan pencapaian indeks pembangunan manusia (IPM), yaitu dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Ditegaskan pula, bupati dan walikota adalah agen perubahan yang sangat penting dalam proses pembangunan kesejahteraan masyarakat.

, Pimpinan Leadership Park Institute, Danang Girindrawardana, mengatakan, “Leadership MDGs Award” ini sudah dimulai sejak tahun 2009. Ini merupakan salah satu bentuk upaya apresiatif bagi kepemimpinan di daerah yang dinilai mampu mengaktualisasikan komitmen pembangunan secara berkelanjutan yang sejalan dengan delapan tujuan pemabangunan millenium. Dikatakan pula, tujuan penting dari agenda penghargaan ini adalah mendukung kinerja pemerintah, dalam hal ini adalah Menko Kesra, melalui pembinaan dan apresiasi tinggi bagi para pemimpin pemerintah daerah. Dengan program apresiaisi ini diharapkan para pemim[in pemerintahan daerah terus menerus terpacu mengejar pencapaian tujuan MDG's Indonesia pada tahun 2015.